BUPATI AJUKAN PEMEKARAN SIMALUNGUN

Penulis : Kontributor Kompas TV, Tigor Munthe | Minggu, 12 Mei 2013 | 15:54 WIB

SIMALUNGUN, KOMPAS.com - Tak lama lagi Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara akan dipimpin dua orang bupati. Bupati yang sekarang JR Saragih akan memimpin Kabupaten Simalungun yang beribukota Pematang Raya. Satu lagi bupati yang akan memimpin Kabupaten Simalungun Hataran beribukota di Kota Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun.
Hal ini ditegaskan JR Saragih saat dirinya meninjau lokasi gedung eks Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan yang nantinya dijadikan sebagai persiapan kantor Bupati Kabupaten Simalungun Hataran, Sabtu (11/5/2013).
"Tahun 2013 ini, ada 3 daerah termasuk Kabupaten Simalungun yang diajukan kepada pemerintah pusat untuk dimekarkan. Kita berharap pemekaran Kabupaten Simalungun menjadi dua daerah segera terwujud, karena seluruh persiapan menyangkut administrasi dan teknis termasuk data aset yang akan dilepas ke daerah pemekaran sudah dipersiapkan. Dalam waktu dekat kita juga akan melakukan rapat di DPR RI guna pembahasan pemekaran tersebut," katanya didampingi Sekretaris Daerah Gidion Purba serta para pimpinan unit kerja di jajaran Pemkab Simalungun.
Tentang pejabat bupati persiapan Kabupaten Simalungun Hataran, JR Saragih mengatakan, akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri, yaitu pejabat Kabupaten Simalungun yang telah memenuhi ketentuan untuk itu, termasuk perangkatnya seperti Sekretaris Daerah dan pimpinan-pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.

"Sesuai dengan ketentuan bahwa Bupati Simalungun (induk) yang menunjuk siapa pimpinan di daerah pemekaran dan diusulkan ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri), karena ini juga salah satu syarat untuk pemekaran itu," paparnya.
Di kesempatan itu, dia juga menjelaskan, pada daerah persiapan pemekaran Kabupaten Simalungun nantinya akan dibentuk beberapa unit kerja yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat seperti di antaranya Dinas Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Sosial, Perizinan, Pertambangan dan Energi.
Selanjutnya JR Saragih menjelaskan, setelah terbentuk daerah persiapan pemekaran, bupati di pemekaran tersebut mempersiapkan untuk pembangunan perkantoran yang baru dalam kurun waktu 3 tahun.
"Selama 3 tahun harus dipersiapkan perkantoran oleh bupati persiapan pemekaran dan ini nantinya nanti akan ditinjau oleh tim dari pusat apakah layak kabupaten persiapan ini menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB)," ungkapnya.
Asisten Administrasi dan Umum Rizal Edi Praja Saragih ditunjuk menjadi koordinator penataan perkantoran di eks RSUD Perdagangan. Kata Rizal, ada sekitar 20 ruangan yang akan ditata untuk persiapan perkantoran Bupati Simalungun Hataran. "Ini akan segera kita siapkan, karena pimpinan kita (Bupati Simalungun Hataran) dalam waktu dekat akan berkantor di sini," katanya.